Contoh Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Sebagai warga negara yang baik, kita tidak boleh melakukan pelanggaran dan pengingkaran warga negara
Follow Popmama untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Sebab, keduanya memiliki hubungan timbal balik.
Hak merupakan sesuatu yang didapatkan manusia secara mutlak atas suatu hal, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia sebagai tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing.
Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban ini selalu diawasi dan dikontrol oleh badan pemerintahan. Akan tetapi, bagaimana jika terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?
Jika seorang warga negara melanggar hak dan mengingkari kewajibannya akan berpotensi terjerat dalam tindak pidana maupun perdata.
Nah, bisa jadi wawasan baru untuk kamu, berikut telah Popmama.com rangkum mengenai contoh pelanggaranhak dan pengingkaran kewajiban warga negara beserta faktor penyebabnya. Yuk, disimak!
1. Contoh pelanggaran hak warga negara
Pelanggaran hak dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar kebebasan hak orang lain. Berikut adalah contoh pelanggaran hak warga negara yang telah Popmama.com rangkum dari berbagai sumber.
- Melakukan main hakim sendiri.
- Melakukan diskriminasi.
- Menangkap dan mengadili seseorang tanpa landasan hukum.
- Merugikan orang lain secara ekonomi maupun aksi kekerasan.
- Mencemarkan nama baik seseorang.
- Mencuri.
- Menghalangi seseorang menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- Menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapat atau melakukan pembatasan terhadap hak warga untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.
- Melakukan perundungan atau bullying pada orang lain.
- Membungkam kebebasan pers dengan cara mencabut SIUP.
- Hukuman mati, bentuk hukuman ini dianggap kontroversial sebab setiap manusia memiliki hak untuk hidup.
- Penggusuran rumah, kebijakan pemerintah melakukan penggusuran dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara.
- Hak untuk hidup merupakan puncak dari hak asasi manusia.
2. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara
Penginkaran kewajiban merupakan tindakan menghindari atau tidak mau melaksanakan kewajiban itu sendiri secara tidak bertanggung jawab. Adanya pelanggaran hak warga negara juga disebabkan oleh pengingkaran kewajiban warga negara.
Adapun contoh pengingkaran kewajiban warga negara adalah sebagai berikut.
- Membuang sampah sembarangan.
- Tidak membayar pajak.
- Merusak fasilitas bersama, baik negara maupun umum.
- Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- Tidak menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- Merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- Tidak ikut serta dalam pembelaan negara.
- Tidak menaati hukum lalu lintas, misalnya tidak memakai helm saat berkendara, tetap berkendara padahal tidak memiliki SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya.
- Tidak menghormati lambang, bendera, dan lagu kebangsaan.
- tidak menyelesaikan kewajibab wajib belajar 12 tahun tanpa alasan yang dibenarkan, misalnya malas belajar.
3. Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Setiap warga negara memiliki porsi hak dan kewajibannya masing-masing. Sebab, tugas utama kita sebagai warga negara adalah menyeimbangkan pelaksanaan hak dan kewajiban guna memperoleh kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.
Dikutip dari E-modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kemendikbud, berikut beberapa faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang perlu diketahui.
- Sikap egois warga negara
- Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara
- Sikap tidak toleran
- Penyalahgunaan kekuasaan
- Ketidaktegasan aparat penegak hukum
- Penyalahgunaan teknologi
4. Upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat dicegah dengan melakukan hal-hal berikut ini.
- Penegakan supremasi hukum dan demokrasi.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Peningkatan pengawasan masyarakat dan lembaga politik terhadap penegakan HAM.
- Penyebarluasan prinsip-prinsip HAM melalui pendidikan formal maupun nonformal.
- Peningkatan profesionalisme lembaga pertahanan dan keamanan.
- Peningkatan kerja sama antar golongan.
- Pemberian jaminan HAM dengan meratifikasi instrumen HAM internasional.
Baca juga:
- 7 Contoh Penegakan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Sekolah
- Alasan Mengapa Hak dan Kewajiban Harus Seimbang
- Contoh Hak dan Kewajiban WNI Menurut UUD 1945 yang Perlu Anak Ketahui