Swasta Usul Akses Vaksin Mandiri, Bisakah Masyarakat Mendapatkannya?

Vaksin Mandiri Diusulkan Diberikan Perusahaan

Sementara itu Ma, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengusulkan akses vaksin gratis diberikan kepada perusahaan swasta. Namun, memang tak semua perusahaan swasta bisa diberikan akses vaksin gratis. 

Sarman mengusulkan, akses vaksin gratis hanya diberikan kepada perusahaan yang memiliki arus kas (cash flow) baik selama pandemi Covid-19. 

Sehingga, kata Sarman, pemerintah bisa mempercepat program vaksinasi Covid-19 dan memungkinkan pemberian vaksin hingga pelosok Indonesia. 

"Harapan kami pemerintah mempertimbangkan agar program vaksinasi ini bisa diberikan peluang ke pengusaha atau perusahaan yang memiliki kemampuan atau yang untung, seperti yang di bidang telekomunikasi, energi, farmasi, makanan dan minuman," ujar Sarman. 

Pemerintah Fokus Vaksin Gratis

Menanggapi usulan vaksin mandiri, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pemerintah saat ini masih fokus memberikan vaksin secara gratis. 

“Saya rasa hari ini prioritasnya itu vaksin gratis sesuai target yang diberikan oleh presiden,” kata Erick dalam program Mata Najwa, Rabu (13/1/2021) malam. 

Erick memaparkan, pemerintah menargetkan vaksin Covid-19 diberikan kepada 5,8 juta orang pada Januari 2021, lalu 10,4 juta orang pada Februari 2021, dan 13,3 juta orang pada Maret 2021. 

“Baru setelah itu, kita bicara vaksin mandiri,” ujar Erick. 

Kapan Masyarakat Bisa Akses Vaksin Mandiri?

Erick belum dapat memastikan kapan waktu yang tepat masyarakat bisa akses vaksin Covid-19 secara mandiri. Sebab, pemerintah harus terlebih dahulu menyelesaikan target vaksinasi yang telah ditentukan. 

“Saya tidak bisa bilang begitu (vaksin mandiri bisa diakses dalam waktu dekat), semua tergantung pengadaan vaksinnya. Masih terlalu dini karena kita masih dalam proses, vaksin gratisnya masih harus jalan dulu,” kata Erick. 

Dia hanya menjelaskan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan apabila ingin memberikan vaksin secara mandiri kepada masyarakat. Pertama, merk vaksin mandiri harus berbeda dengan merk vaksin yang diberikan secara gratis. 

“Kalau bisa berbeda dengan yang gratis, merknya, bukan kualitas atau proses vaksinasi,” ujar Erick. 

Kemudian, tempat penyuntikan vaksin gratis dan mandiri harus berbeda. Lalu, harga vaksin mandiri nantinya harus dibuka secara transparan. 

Baca juga :

• Menkes: Suntik Vaksin untuk Masyarakat Umum setelah Tenaga Kesehatan
• Divaksinasi Covid-19, Ganjar Pranowo Ingatkan Soal Protokol Kesehatan!
• Kata Artis dan Istana Mengenai Raffi yang Keluyuran Pasca Divaksinasi