Denda 5 Juta untuk Warga DKI yang Tolak Swab Test dan Vaksin Covid-19

Pemerintah DKI Jakarta telah mengesahkan aturan baru dalam Perda Penanggulangan Covid-19.

Bagi warga yang menolak rapid test atau swab test akan didenda maksimal 5 juta rupiah. Hal itu, tertuang dalam Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut.

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar 5 Juta rupiah.

Selain itu, Perda tersebut juga mengatur terkait soal vaksin Covid-19. Pada Pasal 30 disebutkan bahwa siapa saja yang menolak vaksinasi akan didenda 5 juta rupiah. Berikut isi lengkap pasal tersebut.

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar 5 juta rupiah.

Swab test adalah pemeriksaan untuk mendeteksi Covid-19. Tes ini disebut juga dengan PCR (Polymerase Chain reaction), yaitu metode pemeriksaan dengan mengambil sampel lendir melalui hidung atau mulut untuk mendeteksi virus.

Berbeda dengan rapid test, metode swab test lebih akurat dalam mendeteksi virus di dalam tubuh. Biasanya pemeriksaan PCR di rekomendasikan kepada orang yang mendapat hasil reaktif saat melakukan rapid test.

Guna meminimalisasi risiko penularan Covid-19, beberapa rumah sakit pun telah menyediakan layanan swab test drive thru, seperti Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit PGI Cikini, Rumah Sakit Siloam, Rumah Sakit Pondok Indah, dan banyak rumah sakit lainnya.

Sayangnya, harga swab test masih relatif mahal bagi sebagian masyarakat. Ini juga menjadi salah satu penyebab mereka menolak melakukan tes tersebut.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Abdul Kadir, mengatakan bahwa batas tertinggi harga swab test yang dijadikan acuan adalah 900 ribu rupiah.

Penetapan itu sendiri telah disepakati Kemenkes dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Namun, bagi warga DKI Jakarta yang mempunyai gejala Covid-19 atau infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), Pemerintah DKI akan memberikan pemeriksaan secara gratis.

Dalam upaya pencegahan terpaparnya Covid-19 maka pemerintah akan menyediakan vaksin bagi masyarakat. Ada 3 kandidat vaksin yang akan datang dalam waktu dekat, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino.

Saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Majelis Ulama Indonesia (MUI) beserta Kementerian Agama memastikan keamanan dan kehalalan dari ketiga vaksin yang dibuat oleh Cina.

Jika vaksin telah lolos uji dari tiga lembaga tersebut maka 9,1 juta orang, terutama tenaga kesehatan akan mendapatkan vaksin tersebut. Kemenkes pun menargetkan penyuntikan vaksin Covid-19 sudah bisa dilakukan pada akhir November

Dasar persetujuan penggunaan vaksinasi Covid-19 dikeluarkan BPOM karena alasan kedaruratan.

Hal itu, tertulis dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Menkes Terawan juga akan memprioritaskan vaksin Covid-19 pada kelompok tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI atau Polri, dan seluruh tenaga pendidik.

Selain itu, para garda terdepan serta masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan akan dibayarkan oleh pemerintah.

Tapi, meskipun sudah tersedia vaksin nantinya, Mama dan keluarga masih tetap harus menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang lain.