Tanggapan KPAI Mengenai Hak Korban Pemerkosaan oleh Selingkuhan Ibu

Terungkapnya Kasus Pemerkosaan

Freepik

Kasus tindakan pemerkosaan ini terbongkar bermula dari ayah korban yang sudah lama berpisah dengan istrinya mendapatkan kabar bahwa anaknya mengalami trauma psikis karena menjadi korban pemerkosaan oleh salah satu oknum Kepala Sekolah.

Setelah mengetahui hal tersebut, dengan cepat sang ayah langsung melaporkan kejadian yang dialami oleh putrinya ke Polres Sumenep pada 26 Agustus 2024 lalu.

“Pelaku merupakan Kepala Sekolah dasar, diamankan anggota resmob di rumahnya, Desa Kalianget Timur”, ucap Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti, pada Sabtu(31/08/2024) yang dikutip dari detiknews.

Apresiasi KPAI Terhadap Penanganan Kasus

kemenpppa.go.id

Dikarenakan sigapnya pihak kepolisian dalam memproses kasus ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turut memberikan apresiasi atas kinerja polisi khususnya pada Polres Sumenep.

“KPAI sangat prihatin dengan kasus yang dialami anak T. Kekerasan seksual dialami berulang kali yang tentunya memberi dampak kepada fisik, psikis, mental dan sosial anak. Hari ini, KPAI telah berkoordinasi dengan mitra setempat serta beberapa pihak terkait”, ucap Komisioner KPAI Dian Sasmita dikutip dari detiknews, Senin (2/09/2024).

KPAI kemudian meminta agar kasus ini dilanjutkan sampai ke tahap persidangan sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

“Oleh karenanya, KPAI mengapresiasi Kapolres Sumenep yang telah cepat menangani kasus ini. Penanganan hukum kasus TPKS pada anak dengan pelaku dewasa harus tuntas dan tidak mengenal penyelesaian di luar peradilan formal, pasal 23 UU TPKS. Termasuk penyidik harus memberitahukan hak restitusi kepada korban dan LPSK. Ini penting dan menjadi hak korban atas penderitaan yang dialami”, tambahnya.

Upaya untuk Mengatasi Trauma Korban

Freepik

Dian juga turut mengingatkan Pemerintah Kabupaten Sumenep agar segera menyediakan tenaga profesional guna memenuhi hak korban.

“Oleh karenanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dengan lembaga layanan yang ada UPTD PPA harus segera menyediakan tenaga profesional (psikolog, pekerja sosial, pengacara) untuk memenuhi hak korban,” ucap Dian yang dikutip dari detiknews.

Ia juga menambahkan bahwa hak atas pendidikan korban juga harus dijamin. Menyesuaikan dengan kondisi si Anak, agar menjauhkannya dari stigma tertentu agar dapat mendukung proses rehabilitasinya.

Demikian tanggapan KPAI mengenai hak korban pemerkosaan oleh selingkuhan ibu di Sumenep.

Semoga ini menjadi pelajaran bagi Mama dan Papa agar selalu melindungi anak, agar mereka merasa aman dirumah, ya.

Baca juga:

• Kasus Kekerasan Anak di Daycare, Apa Dampaknya untuk Psikologis Anak?
• Miris! Dua Kasus Kekerasan Seksual Anak di Jaktim Melibatkan Orangtua
• Anak Perempuan Jadi Korban Kekerasan Seksual 8 Laki-laki Karena VC