Setop Pernikahan Anak, Ini Perjuangan Aktivis Perempuan di India

1. Pernikahan anak usia 1 tahun di Rajasthan

Freepik/freepic.diller

Maret 2012, Bharti yang ketika itu berusia 24 tahun bertemu dengan Laxmi Sargara, perempuan 18 tahun asal Rajasthan, India Utara. Saat itu, Bharti baru saja resmi mendaftarkan grupnya yang dinamakan Saarthi Trust.

Sargara merupakan seorang anak korban pernikahan anak. Ketika ia berusia 1 tahun, ia dinikahkan dengan anak laki-laki berusia 3 tahun. Ia baru mengetahui pernikahannya sendiri beberapa tahun kemudian ketika sang mertua memberi tahu bahwa ia akan tinggal bersama mereka.

Di Rajasthan, daerah asalnya yang dikenal dengan sejarah dan arsitektur megah, tercatat sebanyak 15 juta perempuan dan anak perempuan mengalami pernikahan anak pada tahun 2017. Di daerah ini, bukanlah hal baru untuk anak 1 tahun dinikahkan dalam upacara tradisional seperti mausar.

Dalam mausar, pernikahan dilakukan di hari ke-12 berkabung atas kematian seorang anggota keluarga. Anak yang dinikahkan akan tinggal bersama orangtuanya sampai gauna (ritual anak tersebut dikirim ke rumah mertua setelah ia pubertas).

Karena ketakutan, Sargara pamit untuk pergi ke tempat kakak laki-lakinya di Jodhpur yang jauhnya 1 jam perjalanan dari desanya. Dengan bantuan kakaknya, Sargara bertemu dengan Bharti.

“Ketika Laxmi mendekati saya, dia menginginkan sesuatu yang permanen dan dia tidak menginginkan perceraian untuk pernikahan yang tidak pernah ia setujui,” kisah Bharti.

“Setelah meneliti ratusan putusan dan dokumen hukum, kami akhirnya menyadari bahwa ada ketentuan pembatalan yang bisa ia gunakan,” lanjutnya.

Bharti dan tim Saarthi Trust ketika itu menggunakan undang-undang yang belum pernah digunakan sebelumnya, yaitu PCMA. Bahkan, pengadilan itu sendiri tidak mengetahuinya.

Dengan PCMA, pernikahan anak dinyatakan sah dilakukan. Namun, dapat dibatalkan dengan batas waktu sampai 2 tahun setelah anak tersebut mencapai usia dewasa.

“Hari ini ketika kami mengajukan kasus, itu jauh lebih mudah. Tetapi, saat itu, kami menetapkan preseden (hal yang telah terjadi lebih dulu dan dapat digunakan sebagai contoh),” tambah Bharti.

2. Menghadapi tradisi

Freepik/freepic.diller

3 tahun setelah pembatalan pertama itu, Bharti bertemu Santa Devi yang dibesarkan di Rohicha Kallan, yaitu sebuah desa yang berjarak 2 jam perjalanan dari Jodhpur.

Jika Sargara dinikahkan di usia 1 tahun, Devi dinikahkan di usia 11 bulan lewat upacara mausar setelah pamannya meninggal. Ia dinikahkan dengan anak laki-laki berusia 10 tahun.

Ketika Devi berusia 15 tahun pada tahun 2010, ia baru mengetahui bahwa dirinya sudah dinikahkan. Menurut keterangannya, pria yang dinikahkan dengannya mengikutinya ke mana pun, bahkan sampai muncul di sekolahnya selama berminggu-minggu.

Dengan keadaan hancur, Devi bertekad untuk mencari jalan keluar. Saat itu, Devi tidak bisa berbicara. Ia tidak tahu bahasa Hindi dan tidak pernah meninggalkan desanya.

Dalam pencariannya tersebut, ia menemukan artikel berita Bharti yang membatalkan pernikahan anak. Ia kemudian bertemu dengan Bharti yang ia sebut “didi” yang berarti ‘kakak perempuan’.

Bharti setuju untuk membantunya. Namun, mereka harus bergerak cepat sebelum Devi melampaui batas usia permohonan pembatalan, yaitu usia 20 tahun.

Sang ayah sudah mendukung Devi setelah berdiskusi dengan Bharti. Namun, upaya mereka rupanya tak berjalan semulus itu.

Saat desa mendengar tentang apa yang telah dilakukan Devi, pertemuan jati panchayat atau dewan kasta menjatuhkan denda sebesar 16 lakh rupee atau sekitar 307 juta rupiah untuk pembatalan pernikahan. Denda beserta risiko pengusiran dari desa membuat sang ayah membatalkan dukungannya pada Devi.

Devi sadar bahwa jati panchayat memberikan banyak masalah pada Bharti. Mereka bahkan mengancam akan membunuh Devi. Ada jalur hukum yang resmi, tapi jati panchayat mengambil keputusan sesuai tradisi dan dapat bertindak bertentangan dengan hukum negara.

“Hukum belum menjadi jawaban untuk masalah pernikahan anak. (Pernikahan anak) terus berlanjut, meskipun hukum sudah ada sejak lama,” kata pendiri HAQ Center for Child Rights, Bharti Ali.

Menurut riset HAQ pada tahun 2021, dari 20 kasus pernikahan anak yang diputus, 7 kasus di antaranya diputus oleh jati panchayat. Dari 7 kasus tersebut, hanya 1 kasus yang mendapat kesempatan pembatalan, sedangkan beberapa lainnya dicapai kesepakatan dengan keluarga yang terlibat.

Ali mengatakan bahwa dilihat dari riset tersebut, keputusan memang diambil oleh jati panchayat. Jika ingin ketentuan PCMA digunakan, pihaknya harus mencari tahu mekanisme lokal apa dan bagaimana mereka menghubungkannya ke pengadilan.

3. Masih banyak korban pernikahan anak yang tidak terdeteksi

Freepik/freepic.diller

Kini, jumlah pernikahan anak di India sudah cukup menurun. Pada tahun 1970, sebanyak 74 persen anak perempuan dinikahkan sebelum usia 18 tahun dan 42 persen sebelum usia 15 tahun. Sedangkan pada tahun 2015, jumlahnya turun menjadi 27 persen dan 7 persen.

Penurunan jumlah pernikahan anak ini terjadi berkat akses pendidikan yang baik. Pesan tentang ilegalitas pernikahan anak juga mulai beredar di masyarakat.

Walaupun begitu, menurut Bharti, masih ada banyak korban yang tidak terdekteksi. Pernikahan anak marak karena status dan keamanan yang ditawarkan. Bharti ingin para korban pernikahan anak yang ia tolong tahu tujuan hidup mereka sampai mereka nantinya menikah atas keputusannya sendiri.

“Saya berkata pada semua perempuan itu bahwa saya hanya akan mengambil kasus mereka jika mereka berjanji untuk melanjutkan pendidikan. Saya ingin mereka berada di tempat mereka dapat bersuara untuk diri mereka sendiri dan protes jika mereka dipaksa untuk menikah lagi di luar keinginan mereka,” ujar Bharti.

Tahun 2015, pernikahan Devi berhasil dibatalkan. Dalam prosesnya, Devi diharuskan tinggal bersama Bharti. Tempat ini kemudian menjadi tempat penampungan.

Melanjutkan pendidikan dan tinggal bersama Bharti yang memiliki reputasi tinggi membuat Devi mendapatkan kepercayaan diri untuk kembali ke kampung halamannya. Ia kini bekerja di perusahaan asuransi dan sering pulang kampung untuk menginisiasi perubahan-perubahan di sana.

“Awalnya, orang-orang takut jika mereka mendengar saya datang berkunjung. Mereka pikir, saya akan memanggil didi. Para perempuan muda sering datang kepada saya jika mereka pikir pernikahan anak akan terjadi dan saya memberi mereka nomor didi,” ujar Devi.

Apa yang Bharti lakukan untuk kaum perempuan di India memang terdengar indah. Namun, perjuangannya penuh dengan risiko.

Ia sudah biasa mengalami kesulitan makan, juga mendapat ancaman dari pihak-pihak yang bertentangan. Walaupun begitu, ia enggan melaporkan ancaman-ancaman tersebut ke polisi. Sebab, menurutnya, hal itu bisa mempersulitnya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang perlu bantuannya.

“(Hukum sebelumnya telah melupakan) tentang perempuan-perempuan setelah mereka menikah, tapi merekalah yang paling membutuhkan bantuan kita. Tidak ada yang abadi, jadi jika saya bisa membantu bahkan 10 perempuan di sepanjang jalan, saya senang mengambil risiko itu,” ujar Bharti.

Itulah perjuangan aktivis perempuan di India untuk menghentikan pernikahan anak. Ke depannya, semoga semakin banyak anak dan perempuan India korban pernikahan anak yang tertolong dan upaya Bharti mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Baca juga:

• Cegah Pelecehan! Orangtua Wajib Ajarkan Sexual Consent pada Anak
• Instagram Diselidiki, Dianggap Sebabkan Depresi pada Remaja
• 5 Tips untuk Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak Usia Sekolah saat PTM