Perbedaan Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Pancasila

Freepik

Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang mendasarkan diri pada Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang diterima secara nasional dan menjadi landasan pembangunan negara Indonesia. Prinsip dasar dari Demokrasi Pancasila adalah melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

Demokrasi Pancasila mengakui kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam proses politik. Sistem politik Indonesia saat ini didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup pemilihan umum, kebebasan media, dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi landasan meliputi persatuan, kerakyatan, supremasi hukum, dan keadilan sosial.

Dalam Demokrasi Pancasila, partisipasi aktif warga negara dihargai dan diwujudkan melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi juga dijamin, sehingga masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritik kebijakan pemerintah.

Editors' Pick

Demokrasi Terpimpin

Freepik

Demokrasi Terpimpin adalah konsep demokrasi yang dikembangkan oleh Presiden Pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1957. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap ketegangan politik dan ketidakstabilan yang dialami oleh Indonesia pada saat itu. Prinsip dasar dari Demokrasi Terpimpin adalah "musyawarah untuk mufakat". Pada praktiknya, keputusan politik yang signifikan dibuat oleh "Dewan Jenderal" yang dipimpin oleh Soekarno.

Dalam implementasinya, Demokrasi Terpimpin di Indonesia menghasilkan sistem politik yang otoriter dan sentralistik. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi terbatas, partai politik dibatasi, dan kekuasaan yang signifikan terpusat pada Soekarno sebagai pemimpin tertinggi. Meskipun konsep ini didasarkan pada asas demokrasi, namun pada praktiknya, pengambilan keputusan politik lebih banyak dilakukan oleh Soekarno dan dewan yang dipilihnya.

Perbedaan Antara Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Terpimpin

1. Konteks sejarah

Freepik

Demokrasi Pancasila - Demokrasi Pancasila adalah konsep demokrasi yang mendasarkan diri pada Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang diterima secara nasional dan menjadi landasan pembangunan negara Indonesia.
Demokrasi Terpimpin - Demokrasi Terpimpin adalah konsep yang dikembangkan oleh Presiden Pertama Indonesia, Soekarno, pada tahun 1957. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap ketegangan politik dan ketidakstabilan yang dialami oleh Indonesia pada saat itu.

2. Prinsip dasar

Freepik

Demokrasi Pancasila - Prinsip dasar Demokrasi Pancasila adalah melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan.
Demokrasi Terpimpin - Prinsip dasar Demokrasi Terpimpin adalah "musyawarah untuk mufakat". Konsep ini menekankan pentingnya konsensus dalam pengambilan keputusan politik. Dalam praktiknya, keputusan politik yang signifikan dibuat oleh "Dewan Jenderal" yang dipimpin oleh Soekarno.

3. Implementasi praktis

Freepik

Demokrasi Pancasila - Demokrasi Pancasila di Indonesia mengakui kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam proses politik. Sistem politik Indonesia saat ini didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang mencakup pemilihan umum, kebebasan media, dan hak asasi manusia.
Demokrasi Terpimpin - Dalam praktiknya, Demokrasi Terpimpin di Indonesia menghasilkan sistem politik yang otoriter dan sentralistik. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi terbatas, partai politik dibatasi, dan kekuasaan yang signifikan terpusat pada Soekarno sebagai pemimpin tertinggi.

Itulah penjelasan mengenai perbedaan antara demokrasi pancasila dengan demokrasi terpimpin. Meskipun Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Terpimpin memiliki perbedaan yang signifikan, perjalanan politik Indonesia setelah era Demokrasi Terpimpin telah mengarah pada perkembangan ke arah sistem demokrasi yang lebih inklusif dan terbuka. Demokrasi Pancasila, dengan prinsip-prinsipnya yang mencakup persatuan, kerakyatan, supremasi hukum, dan keadilan sosial, telah menjadi dasar bagi pembangunan demokrasi Indonesia yang lebih maju.

Baca juga: