Tahapan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia yang Perlu Anak Ketahui
Anak juga perlu tahu, apa saja tahapan terkait pemindahan IKN, Ma
3 Februari 2022
Follow Popmama untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang IKN. Di mana hal tersebut menjadi sebuah kepastian hukum terkait pemindahan IKN (Ibu Kota Negara).
Pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Meski begitu, IKN ini memerlukan waktu yang panjang dan akan dimulai pada 2024 hingga 2045.
Tahukah Mama bahwa pemindahan IKN ini terbagi menjadi tiga tahap?
Plt Direktur Regional II Bappenas Mohammad Roudo menjelaskan bahwa rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama pada 2022-2024, tahap kedua 2024-2035, dan tahap ketiga pada 2035-2045.
Nah, Popmama.com telah merangkum tahapan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia mulai 2022 hingga 2045. Yuk, disimak agar menambah pengetahuan anak mama.
Editors' Pick
1. Tahap pertama periode 2022-2024
Tahap pertama, pemerintah akan fokus pada pembangunan infrastruktur dan kekuatan pokok minimum atau essential force. Misalnya Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan, hingga pemindahan ASN tahap awal.
Pada tahap ini, pemindahan pemerintahan akan dibagi menjadi beberapa klaster, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, lembaga tinggi negara, pendukung kerja presiden-wapres, lembaga kementerian penyiaran, pendukung penegak hukum, hingga lembaga non struktural.
Presiden RI akan resmi pindah sebelum 16 Agustus 2024, sehingga dapat merayakan Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-76 di kawasan IKN pada 17 Agustus 2024.
2. Tahap kedua periode 2024-2035
Pada tahap kedua, pemerintah akan fokus pada penyelesaian pemindahan pemerintahan dan mengembangkan pusat inovasi dan ekonomi. Dengan begitu, bisa dimulai kembali pembangunan ekonomi di kawasan IKN.
Tidak hanya itu, pada tahap ini pemerintah juga akan mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's). Hal tersebut tidak hanya membuat ekonomi Indonesia yang semakin berkembang, tetapi juga masyarakatnya.
