Sekolah Tatap Muka Sulit Digantikan dengan PJJ

1. PJJ berdampak negatif bagi siswa

Pexels/julia-m-cameron

Sistem PJJ ternyata menimbulkan berbagai dampak negatif bagi siswa, mulai dari kehidupan sosialnya, pencapaian prestasi yang menurun, hingga siswa rentan putus sekolah untuk membantu perekonomian keluarga.

Hal ini juga tentu menjadi sebuah tantangan besar bagi seluruh satuan pendidikan seperti yang dijelaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.

“Salah satu tantangan terbesar adalah murid tidak bisa ke sekolah untuk berinteraksi dengan teman-teman sebayanya dan guru mereka. Manfaat pembelajaran tatap muka pada kenyataannya memang sulit untuk digantikan dengan pembelajaran jarak jauh,” jelas Nadiem.

Editors' Pick

2. Indonesia belum melaksanakan PTM secara penuh

Freepik/gpointstudio

Diketahui bahwa 23 negara di kawasan timur Asia dan Pasifik sudah melaksanakan PTM secara penuh, sementara Indonesia menjadi salah satu dari 4 negara yang belum melaksanakannya.

“85% negara di Asia Timur dan Pasifik telah melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Berdasarkan kajian UNICEF, pemimpin dunia diimbau agar berupaya semaksimal mungkin agar sekolah tetap buka atau memprioritaskan agar sekolah yang masih tutup dapat dibuka kembali,” terang Mendikbud.

3. Kebijakan pemerintah dalam PTM

Freepik/freepik

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan sejak Juli 2020 dalam upaya mencegah dampak negatif yang berkepanjangan akibat tidak terlaksananya PTM.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah antara lain:

(1) SKB Empat Menteri yang mengatur penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan syarat hanya untuk zona hijau;

(2) SKB Empat Menteri yang mengatur penyelenggaraan PTM dengan syarat hanya untuk zona hijau dan kuning; serta

(3) penyesuaian SKB 4 Menteri yang memperbolehkan PTM bagi satuan pendidikan yang memenuhi semua syarat berjenjang jika telah mendapat izin dari pemerintah daerah, tanpa melihat zonasi.

4. PTM bisa terlakasana meski tenaga kependidikan belum divaksinasi

Freepik/pch-vector

SKB Empat Menteri yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 pada hari Selasa (30/3), menyatakan bahwa pemerintah pusat/pemerintah daerah kantor/kantor wilayah Kemenag akan mewajibkan seluruh satuan pendidikan untuk (1) memberikan layanan PTM terbatas; dan (2) memberikan layanan pembelajaran jarak jauh (PJJ), setelah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) divaksinasi secara lengkap.

Akan tetapi, PTM terbatas tetap diperbolehkan meski PTK-nya belum divaksinasi selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah.

Itulah beberapa informasi terkait kebijakan pemerintah dalam melaksanakan PTM serta dampak negatif dari PJJ bagi siswa.

Baca juga: