Holla semuanya, Hari ini aku bakalan bahas seputar Apa Itu Jihad Konstitusi dalam Muhammadiyah? Ketika berbicara tentang sejarah Indonesia, tidak dapat diabaikan peran yang dimainkan oleh organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah. Sebagai salah satu organisasi masyarakat besar di Indonesia, Muhammadiyah telah memainkan peran yang signifikan dalam mengikuti perkembangan bangsa ini. Yuk simak Apa Itu Jihad Konstitusi dalam Muhammadiyah?
Muhammadiyah selalu berupaya untuk membimbing perjalanan bangsa Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak didirikan pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan, Muhammadiyah dikenal karena konsistennya dalam membela kaum yang lebih lemah dengan mengembangkan pendidikan, panti asuhan, dan pelayanan kesehatan. Awalnya, gerakan Muhammadiyah bersifat nonpolitik tetapi tidak bersifat anti-politik. Namun, seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah juga terlibat dalam politik praktis.
Ini dapat dilihat dari terbentuknya beberapa partai politik yang terkait dengan Muhammadiyah, seperti Partai Islam Indonesia (PII), Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), Partai Masyumi, Partai Muslimin Indonesia, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin, khususnya pada sekitar tahun 2010 saat diselenggarakan "Muktamar Satu Abad Muhammadiyah" di Yogyakarta, Muhammadiyah mengumumkan konsep "Jihad Konstitusi."
Jihad konstitusi adalah gerakan pembaruan dalam ranah hukum dan upaya perbaikan yang dilakukan melalui proses formal dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Muhammadiyah memandang jihad konstitusi sebagai langkah penting untuk mewujudkan tujuan agar bangsa Indonesia bergerak menuju arah yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Salah satu hasil dari jihad konstitusi ini adalah ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh pasal yang mengatur kedudukan, fungsi, dan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Pembatalan ini tercantum dalam Surat Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2012. MK menganggap bahwa keberadaan BP Migas bertentangan dengan konstitusi sehingga pasal-pasal yang mengaturnya harus dinyatakan tidak berlaku.
Nah, itu adalah rangkuman mengenai Apa Itu Jihad Konstitusi dalam Muhammadiyah? Semoga bermanfaat!
Baca Juga :
Holla semuanya, Hari ini aku bakalan bahas seputar Apa Itu Jihad Konstitusi dalam Muhammadiyah? Ketika berbicara tentang sejarah Indonesia, tidak dapat diabaikan peran yang dimainkan oleh organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah. Sebagai salah satu organisasi masyarakat besar di Indonesia, Muhammadiyah telah memainkan peran yang signifikan dalam mengikuti perkembangan bangsa ini. Yuk simak Apa Itu Jihad Konstitusi dalam Muhammadiyah?
Muhammadiyah selalu berupaya untuk membimbing perjalanan bangsa Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak didirikan pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan, Muhammadiyah dikenal karena konsistennya dalam membela kaum yang lebih lemah dengan mengembangkan pendidikan, panti asuhan, dan pelayanan kesehatan. Awalnya, gerakan Muhammadiyah bersifat nonpolitik tetapi tidak bersifat anti-politik. Namun, seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah juga terlibat dalam politik praktis.
Ini dapat dilihat dari terbentuknya beberapa partai politik yang terkait dengan Muhammadiyah, seperti Partai Islam Indonesia (PII), Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), Partai Masyumi, Partai Muslimin Indonesia, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin, khususnya pada sekitar tahun 2010 saat diselenggarakan "Muktamar Satu Abad Muhammadiyah" di Yogyakarta, Muhammadiyah mengumumkan konsep "Jihad Konstitusi."
Jihad konstitusi adalah gerakan pembaruan dalam ranah hukum dan upaya perbaikan yang dilakukan melalui proses formal dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Muhammadiyah memandang jihad konstitusi sebagai langkah penting untuk mewujudkan tujuan agar bangsa Indonesia bergerak menuju arah yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Salah satu hasil dari jihad konstitusi ini adalah ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh pasal yang mengatur kedudukan, fungsi, dan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Pembatalan ini tercantum dalam Surat Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2012. MK menganggap bahwa keberadaan BP Migas bertentangan dengan konstitusi sehingga pasal-pasal yang mengaturnya harus dinyatakan tidak berlaku.
Nah, itu adalah rangkuman mengenai Apa Itu Jihad Konstitusi dalam Muhammadiyah? Semoga bermanfaat!
Baca Juga :
Holla semuanya, Hari ini aku bakalan bahas seputar Apa Itu Jihad Konstitusi dalam Muhammadiyah? Ketika berbicara tentang sejarah Indonesia, tidak dapat diabaikan peran yang dimainkan oleh organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah. Sebagai salah satu organisasi masyarakat besar di Indonesia, Muhammadiyah telah memainkan peran yang signifikan dalam mengikuti perkembangan bangsa ini. Yuk simak Apa Itu Jihad Konstitusi dalam Muhammadiyah?
Muhammadiyah selalu berupaya untuk membimbing perjalanan bangsa Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak didirikan pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan, Muhammadiyah dikenal karena konsistennya dalam membela kaum yang lebih lemah dengan mengembangkan pendidikan, panti asuhan, dan pelayanan kesehatan. Awalnya, gerakan Muhammadiyah bersifat nonpolitik tetapi tidak bersifat anti-politik. Namun, seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah juga terlibat dalam politik praktis.
Ini dapat dilihat dari terbentuknya beberapa partai politik yang terkait dengan Muhammadiyah, seperti Partai Islam Indonesia (PII), Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), Partai Masyumi, Partai Muslimin Indonesia, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin, khususnya pada sekitar tahun 2010 saat diselenggarakan "Muktamar Satu Abad Muhammadiyah" di Yogyakarta, Muhammadiyah mengumumkan konsep "Jihad Konstitusi."
Jihad konstitusi adalah gerakan pembaruan dalam ranah hukum dan upaya perbaikan yang dilakukan melalui proses formal dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Muhammadiyah memandang jihad konstitusi sebagai langkah penting untuk mewujudkan tujuan agar bangsa Indonesia bergerak menuju arah yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Salah satu hasil dari jihad konstitusi ini adalah ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh pasal yang mengatur kedudukan, fungsi, dan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Pembatalan ini tercantum dalam Surat Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2012. MK menganggap bahwa keberadaan BP Migas bertentangan dengan konstitusi sehingga pasal-pasal yang mengaturnya harus dinyatakan tidak berlaku.
Nah, itu adalah rangkuman mengenai Apa Itu Jihad Konstitusi dalam Muhammadiyah? Semoga bermanfaat!
Baca Juga :
Thanks ma udah sharing artinya lumayan nambah ilmu ku tentang muhammadiyah ini
Holla semuanya, Hari ini aku bakalan bahas seputar Apa Itu Jihad Konstitusi dalam Muhammadiyah? Ketika berbicara tentang sejarah Indonesia, tidak dapat diabaikan peran yang dimainkan oleh organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah. Sebagai salah satu organisasi masyarakat besar di Indonesia, Muhammadiyah telah memainkan peran yang signifikan dalam mengikuti perkembangan bangsa ini. Yuk simak Apa Itu Jihad Konstitusi dalam Muhammadiyah?
Muhammadiyah selalu berupaya untuk membimbing perjalanan bangsa Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejak didirikan pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan, Muhammadiyah dikenal karena konsistennya dalam membela kaum yang lebih lemah dengan mengembangkan pendidikan, panti asuhan, dan pelayanan kesehatan. Awalnya, gerakan Muhammadiyah bersifat nonpolitik tetapi tidak bersifat anti-politik. Namun, seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah juga terlibat dalam politik praktis.
Ini dapat dilihat dari terbentuknya beberapa partai politik yang terkait dengan Muhammadiyah, seperti Partai Islam Indonesia (PII), Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), Partai Masyumi, Partai Muslimin Indonesia, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin, khususnya pada sekitar tahun 2010 saat diselenggarakan "Muktamar Satu Abad Muhammadiyah" di Yogyakarta, Muhammadiyah mengumumkan konsep "Jihad Konstitusi."
Jihad konstitusi adalah gerakan pembaruan dalam ranah hukum dan upaya perbaikan yang dilakukan melalui proses formal dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap sejumlah undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Muhammadiyah memandang jihad konstitusi sebagai langkah penting untuk mewujudkan tujuan agar bangsa Indonesia bergerak menuju arah yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Salah satu hasil dari jihad konstitusi ini adalah ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh pasal yang mengatur kedudukan, fungsi, dan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Pembatalan ini tercantum dalam Surat Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2012. MK menganggap bahwa keberadaan BP Migas bertentangan dengan konstitusi sehingga pasal-pasal yang mengaturnya harus dinyatakan tidak berlaku.
Nah, itu adalah rangkuman mengenai Apa Itu Jihad Konstitusi dalam Muhammadiyah? Semoga bermanfaat!
Baca Juga :
makasih info nya!
makasih ma udah share infonya