Bolehkah Suami Istri Menjadi Anggota KPPS Pemilu?

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan segera dilaksanakan. Apa Mama dan Papa berminat mendaftar sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum? Namun, Bolehkah Suami Istri Menjadi Anggota KPPS Pemilu?

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Untuk memastikan integritas dan keadilan, diperlukan aturan yang ketat untuk menghindari konflik.

Bolehkah Suami Istri Menjadi Anggota KPPS Pemilu? Jawabannya adalah tidak boleh. Menurut peraturan yang berlaku, setiap calon anggota KPU, Bawaslu, dan KPPS tidak diperkenankan memiliki ikatan pernikahan dengan sesama penyelenggara pemilu.

Langkah ini diambil untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang dapat merusak netralitas dan integritas penyelenggara pemilu. Terlibatnya individu dengan hubungan pribadi yang dekat atau sejarah hubungan tertentu dapat membawa risiko konflik kepentingan yang merugikan proses demokrasi.

Pembatasan Relasi Pribadi dalam Penyelenggara Pemilu

1. Suami/Istri

Larangan ini mencakup suami dan istri yang sedang menikah, maupun yang telah bercerai. Tujuannya adalah untuk mencegah pengaruh dari suami atau istri yang mungkin memiliki kepentingan tersembunyi dalam penyelenggaraan Pemilu.

2. Anak

Melibatkan anak dalam keputusan atau interaksi dengan pihak berkepentingan dapat membawa risiko konflik kepentingan. Oleh karena itu, pembatasan ini mencakup anak baik dari perkawinan maupun dari hubungan lainnya.

3. Individu dengan Pertalian Darah/Semenda hingga Derajat Ketiga

Pembatasan ini melibatkan kerabat dekat, seperti kakek, nenek, saudara, paman, bibi, sepupu, dan seterusnya hingga derajat ketiga. Hal ini dilakukan untuk mencegah pengaruh yang mungkin terjadi melalui ikatan keluarga. 

Aturan ini bukan hanya sekadar pedoman etika, tetapi memiliki konsekuensi hukum dan keamanan. Individu yang melanggar aturan ini dapat dihadapkan pada tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Pembatasan terhadap hubungan pribadi dalam konteks penyelenggaraan Pemilu adalah langkah penting dalam menjaga keadilan, netralitas, dan integritas proses demokrasi. Aturan ini mengingatkan kita akan pentingnya melibatkan individu yang benar-benar independen dan bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas penyelenggara pemilu. 

Dengan langkah-langkah ini, harapannya adalah Pemilu dapat berjalan dengan transparan, adil, dan dapat dipercaya, menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan demokrasi negara ini.

Syarat Menjadi KPPS

1. Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD.
2. Berusia 17-55 tahun.
3. Memiliki integritas tinggi, kepribadian yang kuat, jujur.
4. Calon anggota KPPS harus memiliki domisili di wilayah PPK, PPS, dan KPPS yang bersangkutan.
5. Mampu secara jasmani dan rohani.
6. Bebas dari penyalahgunaan narkotika.
7. Tidak menjadi anggota partai politik (parpol).
8. Calon anggota KPPS juga tidak boleh memiliki riwayat pidana berdasarkan putusan pengadilan dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Cara Mendaftar KPPS

1. Persiapkan berkas-berkas penting untuk mendaftar sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), seperti fotokopi KTP; fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau setara; surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik (termasuk hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol); daftar riwayat hidup; serta pas foto berwarna ukuran 4 x 6.
2. Kunjungi kantor sekretariat PPS di desa atau kelurahan Anda.
3. Ajukan permintaan formulir pendaftaran calon anggota KPPS kepada petugas yang bertugas.
4. Isilah formulir pendaftaran dengan lengkap dan jelas.
5. Sampaikan formulir pendaftaran yang telah diisi, beserta lampiran dokumen yang dibutuhkan, kepada petugas yang berwenang.

Jadi, Ma, Pa, mengenai pertanyaan Bolehkah Suami Istri Menjadi Anggota KPPS Pemilu? Jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, sebaiknya Mama dan Papa mengurungkan niat untuk mendaftar sebagai KPPS secara bersamaan, sebagai bentuk komitmen untuk mendukung tegaknya prinsip demokrasi di Indonesia.

Baca juga:

• Contoh Riwayat Hidup KPPS Pemilu 2024 dan Kelengkapan Datanya
• Apa Itu PPS, Tugas, Wewenang dan Kewajiban saat Pemilu?
• Tahapan Pemilu 2024 dan Kapan Dimulainya
• Bagaimana Sistem Pemilihan Umum di Indonesia?