Ini Penyebab Depok Jadi Kota Paling Tidak Toleran di Indonesia
Salah satunya adalah peraturan yang berlaku di kota itu
4 April 2022
Follow Popmama untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Baru-baru ini Kota Depok di Jawa Barat jadi bahan perbincangan karena jadi kota paling tidak toleran di Indonesia. Apa ya penyebabnya?
Indonesia memang dikenal sebagai negara yang multikultural. Di beberapa daerah, masyarakat berbeda keyakinan bisa hidup berdampingan dengan aman dan nyaman.
Namun di beberapa kota lainnya, hal ini bisa jadi penyebab gesekan yang berujung pada konflik.
SETARA Institute baru saja merilis Indeks Kota Toleran (IKT) 2021 dengan hasil Depok sebagai kota paling tidak toleran se-Indonesia.
Apa penyebabnya? Popmama.com akan menjabarkannya untuk Mama.
1. Tentang Indeks Kota Toleran 2021
Dalam penelitiannya, SETARA Institute menggunakan 4 variabel dan 8 indikator terhadap 94 kota di Indonesia. Dari sana, terlihat bahwa skor rata-rata nasional yang paling tinggi di 2021 adalah 5,24.
Dari 94 kota yang diulas, Singkawang di Kalimantan barat menjadi kota dengan nilai toleransi paling tinggi di Indonesia. Skornya mencapai 6,483 dari skala 1-7. Angka tersebut juga di atas nilai rata-rata.
IKT ini diharapkan bisa memberikan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawancara kebangsaan, dan inklusi.
Editors' Pick
2. Indeks variabel dan indikator yang menyebabkan Depok berada di posisi terbawah
Dalam penelitian ini, ada 4 variabel dan 8 indikator yang dijadikan alat ukur kota mana yang paling toleran dan tidak toleran di Indonesia.
Keempat variabel itu adalah:
- Regulasi Pemerintah Kota: Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya; dan kebijakan diskriminatif
- Tindakan Pemerintah: Pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi; dan tindakan nyata terkait peristiwa.
- Regulasi Sosial: Peristiwa intoleransi; dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.
- Demografi Agama: Heterogenitas keagamaan penduduk; dan inklusi sosial keagamaan.