Pemerintah Terapkan Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK Tahun Depan?

Kabarnya, kebijakan ini bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran

30 Agustus 2024

Pemerintah Terapkan Tarif KRL Jabodetabek Berbasis NIK Tahun Depan
Popmama.com/Juan Dwi Satya
Juan Dwi Satya
Juan Dwi Satya

Belum lama ini, publik dikejutkan dengan kabar pemerintah yang berencana akan menerapkan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada tahun depan, tepatnya 2025.

Dikutip dari IDN Times, rencana ini terkait dengan perubahan skema pemberian subsidi untuk KRL Jabodetabek mulai tahun depan, dari skema berbasis pengurangan tarif menjadi NIK.

Rencana ini kabarnya tertuang dalam Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang sudah diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lantas, apakah pemerintah terapkan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK tahun depan? Informasi lebih jelasnya telah Popmama.com rangkumkan secara detail dalam artikel kali ini.

Editors' Pick

1. Skema penetapan tarif KRL berbasis NIK belum diterapkan dalam waktu dekat

1. Skema penetapan tarif KRL berbasis NIK belum diterapkan dalam waktu dekat
Popmama.com/Juan Dwi Satya

Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Risal Wasal, merespons rencana tersebut. Dia menegaskan, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan diterapkan dalam waktu dekat ini.

"Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan memastikan belum akan ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dalam waktu dekat," katanya pada Kamis (29/8/2024) kemarin.

2. Tujuan penetapan ini agar subsidi lebih tepat sasaran

2. Tujuan penetapan ini agar subsidi lebih tepat sasaran
google.com/maps/大仁偉

Meski demikian, dia menjelaskan bahwa rencana ini merupakan bagian dari usaha DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Untuk itu, Kemenhub masih mengkaji kembali rencana ini dengan matang dan membahas bersama pihak terkait agar skema tarifnya nanti benar-benar tepat sasaran.

"Nantinya, skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," kata Risal.

Kabarnya, DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang diberlakukan tidak memberatkan pengguna KRL.

"Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," jelasnya.

3. Jokowi belum tahu soal wacana pemerintah terapkan tarif KRL berbasis NIK

3. Jokowi belum tahu soal wacana pemerintah terapkan tarif KRL berbasis NIK
Youtube.com/Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut merespons soal wacana kebijakan penerapan tarif KRL berbasis NIK pada tahun 2025 mendatang. Kata Jokowi, dia belum tahu tentang wacana itu karena belum ada pembahasannya.

"Saya nggak tahu karena belum ada rapat mengenai hal itu," ujarnya saat mengunjungi RS Umum Pusat Persahabatan, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).

Sebagai informasi, tarif KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan sejak tahun 2016. Adapun skema tarifnya sebesar Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.

Wacana ini pun mendapatkan banyak respons dari masyarakat, khususnya bagi mereka yang sehari-harinya menggunakan KRL. Tidak sedikit dari mereka merasa keberatan dengan datangnya rencana ini.

Jadi, itulah rangkuman informasi tentang pemerintah yang berencana akan menerapkan tarif KRL berbasis NIK. Bagaimana menurut tanggapanmu soal kabar ini?

Baca juga:

Topic:

The Latest