Rangkuman Visi Misi Debat Pertama Capres 2024 tentang Hukum dan HAM
Debat pertama sudah dilaksanakan, begini visi misi para capres tentang hukum dan HAM
13 Desember 2023
Follow Popmama untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Debat pertama calon presiden (capres) Pilpres 2024 telah dilaksanakan. Dalam debat yang dilaksanakan di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, pada Selasa (12/12/2023) itu tampak dihadiri oleh ketiga pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres).
Debat itu mengangkat tema Pemerintahan, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Penanganan Disinformasi dan Kerukunan Warga.
Dalam kesempatan itu, para capres memaparkan visi misinya, termasuk tentang hukum dan HAM. Kira-kira seperti apa visi misi mereka tentang hukum dan HAM?
Berikut Popmama.com telah menyiapkan rangkuman visi misi debat pertama capres 2024 tentang hukum dan HAM secara detail.
Yuk, disimak!
1. Nilai hukum di Indonesia bengkok, Anies bertekad kembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya
Anies menilai hukum di Indonesia saat ini bengkok yang berarti tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itulah yang membuat Anies menilai bahwa kondisi tersebut tidak boleh didiamkan. Dia pun bertekad untuk mengembalikan hukum menjadi tegak untuk semua.
"Kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah karena itu kita mendorong perubahan. Mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya," kata Anies.
Berbicara tentang independensi kehakiman, Anies mengatakan, jika dirinya bertugas sebagai Presiden, maka akan menegaskan kepada semua yang berada di lingkar yudisial bahwa tugas mereka bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga menghadirkan rasa keadilan.
"Karena itu, kami mendedikasikan diri, kami mendedikasikan diri hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja, kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi," kata Anies.
2. Menempatkan hukum dan HAM sebagai hal penting, Prabowo janji akan memperbaiki apa yang harus diperbaiki
Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa pihaknya menempatkan hukum, HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, hingga pelindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting.
Prabowo mengatakan bahwa pihaknya mengerti saat ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya bersama Gibran akan memperbaiki apa yang harus diperbaiki dan menegakkan apa yang perlu ditegakkan.
"Saudara-saudara sekalian. Prabowo-Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki, kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan, dan kita bertekad memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya," jelas Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga sangat setuju bahwa kehakiman harus independen. Menurutnya, tidak boleh ada intervensi dari kekuasaan. Bila menjadi Presiden melalui Pilpres 2024, Prabowo berkomitmen akan memperkuat independensi lembaga kehakiman.
Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan memperbaiki kualitas hidup para hakim. Selain itu, menurut Prabowo, semua pekerja di sekitar pengadilan juga akan diperbaiki kualitas hidupnya agar mereka tidak dapat diintervensi maupun tidak dapat disogok.
Editors' Pick
3. Soal Kanjuruhan dan peristiwa KM 50, Ganjar sebut proses hukum dan mencari keputusan yang adil bisa dilakukan
Dalam sesi tanya jawab di debat pertama, Ganjar Pranowo ditanyakan oleh Anies mengenai sikap atas kasus tragedi Kanjuruhan dan penyerangan di KM 50 yang menurutnya belum mencerminkan keadilan, walau sudah diselesaikan di pengadilan.
Ganjar mengakui peristiwa itu menjadi dua isu yang banyak dibicarakan. Mengenai penyelesaian Kanjuruhan dan KM 50, Ganjar menyebut bisa bertemu dengan para pencari fakta, melindungi korban, dan membereskan urusan dari sisi keadilan korban.
Sambungnya, Ganjar pun berpendapat bahwa proses legal atau hukum dan mencari keputusan yang adil bagi para korban bisa dilakukan jika semuanya bisa dibereskan.
Menurutnya, dalam hal ini, pemerintah harus berani untuk tidak lagi menyandera persoalan masa lalu, sehingga berlarut-larut. Dia menambahkan, harus mengambil langkah berani yang tegas.
"Jadi, dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandera persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut, sehingga apa yang terjadi? Ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi," kata Ganjar.
"Sensi terus karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita harus berani tegas," sambungnya.
4. Anies bertekad selesaikan pelanggaran HAM hingga tuntas
Mengenai masalah atas peristiwa yang terjadi di Papua, Anies menjelaskan bahwa masalahnya bukanlah kekerasan. Menurut Anies, masalah utama atas peristiwa yang terjadi di Papua adalah tiadanya keadilan di sana.
"Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua itu masalah utama. Jadi, tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya," katanya.
Sementara itu, mengenai pelanggaran HAM, Anies bertekad untuk melakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi. Selain itu, menurut Anies, tindakan pencegahan agar tidak lagi terulang juga harus dilakukan.
"Caranya bagaimana? Satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas," kata Anies.
"Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara koopartisipatif," lanjutnya.
5. Berpendapat masalah HAM diutamakan, Prabowo tidak masalah jika adakan pengadilan HAM
Berbicara tentang masalah Papua, Prabowo secara terang-terangan mengakui bahwa masalah itu adalah hal yang rumit karena di sana terjadi suatu gerakan separatisme. Mengejutkannya, Prabowo menyebut bahwa ada campur tangan asing di sana.
Prabowo pun menilai bahwa masalah HAM menjadi sesuatu yang harus diutamakan, termasuk di Papua. Menurutnya, hal yang bisa dilakukan ialah melindungi masyarakat Papua dari kelompok teroris, menegakkan hukum, dan memperkuat aparat.
Sementara itu, tentang penyelesaian pelanggaran HAM, Prabowo sendiri tidak masalah untuk mengadakan pengadilan HAM, jika memang keputusannya adalah untuk mengadakan pengadilan HAM.
Hal itu dikatakan Prabowo setelah ditanya oleh capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, soal penyelesaian kasus HAM di masa lalu. Dalam kesempatan itu, Ganjar menjelaskan lebih dulu mengenai empat rekomendasi yang dikeluarkan DPR RI.
Ganjar kemudian bertanya kepada Prabowo, apakah akan membuat pengadilan HAM atau tidak. Akan tetapi, jawaban dari Prabowo dinilai Ganjar tidak tegas. Prabowo pun merespons dirinya tidak ada masalah jika harus mengadakan pengadilan HAM.
"Lho kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan HAM. Masalah yang bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa pada saat 13 orang hilang ditanyakan kepada saya? Itu tendensius, Pak," ucap Prabowo.
"Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, kita adakan pengadilan HAM, nggak ada masalah," kata Prabowo.
6. Ganjar berjanji jika dia menjadi Presiden, maka akan membereskan soal masalah pelanggaran HAM
Untuk membereskan persoalan pelanggaran HAM, Ganjar dalam kesempatan itu mengajak untuk menciptakan kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR).
"Mari kita ciptakan kembali Undang-Undang KKR, mari kita hadirkan kembali Undang-Undang KKR agar seluruh persoalan pelanggaran-pelanggaran HAM itu bisa kita bereskan dengan cara itu," kata Ganjar.
Menurutnya, persoalan HAM harus dibereskan agar bangsa akan maju ke depan dan tidak lagi berpikir mundur karena persoalan-persoalan seperti itu yang tidak pernah dituntaskan.
Selain itu, Ganjar juga mengatakan bahwa jika dirinya menjadi Presiden, dia akan membereskan mengenai permasalahan HAM di masa lalu agar kemudian masalah itu tidak muncul kembali di kontestasi Pilpres berikutnya.
"Maka kalau kemudian saya boleh meminta kalau saya jadi Presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya," kata Ganjar.
Jadi, itulah rangkuman visi misi debat pertama capres 2024 tentang hukum dan HAM. Melalui artikel kali ini, kamu tentunya menjadi tahu tentang visi misi mereka mengenai hukum dan HAM.
Bagaimana menurut pendapatmu terhadap visi misi para capres di atas?
Baca juga:
