Kelas BPJS Kesehatan Diganti KRIS, Ini Perubahan Layanannya

1. Tak ada lagi BPJS kelas 1, 2, dan 3

bpjs-kesehatan.go.id

Pemerintah kini mengganti sistem kelas BPJS menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). KRIS sendiri merupakan suatu standar minimum pelayanan yang diterima oleh peserta.

Seperti yang sudah diketahui, BPJS menggolongkan layanan kelas menjadi kelas 1, 2, dan 3. Kategori tersebut didasarkan pada besaran iuran serta kualitas pelayanan ruang perawatan yang diterima peserta BPJS.

Dengan terbitnya sistem KRIS, seluruh peserta berhak mendapat pelayanan serta ruang rawat yang sama sesuai standar pemerintah.

Editors' Pick

2. Ruang rawat rumah sakit disesuaikan dengan kriteria pemerintah

2. Ruang rawat rumah sakit disesuaikan kriteria pemerintah

Unsplash/Adhy Savala

Sistem KRIS kini menjadi program yang akan terus dikebut pemerintah agar bisa melayani seluruh masyarakat. Dalam pasal 46A Perpres 59/2024, berikut ini 12 kriteria yang harus dipenuhi rumah sakit untuk merawat pasien BPJS dengan sistem KRIS, antara lain:

Komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi
Ventilasi udara
Pencahayaan ruangan
Kelengkapan tempat tidur
Nakas per tempat tidur
Temperatur ruangan
Ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi
Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur
Tirat/partisi antar tempat tidur
Kamar mandi dalam ruangan rawat inap
Kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas; dan
Outlet oksigen

3. Berlaku paling lambat 30 Juni 2025

bpjsketenagakerjaan.go.id

Selain itu, Perpres 59 Tahun 2024 juga mengatakan sistem KRIS akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah memberi waktu kepada seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS agar dapat menjalankan sistem tersebut paling lambat 30 Juni 2025.

Kemudian, aturan ini juga mengindikasikan berpengaruh terhadap iuran peserta. Penetapan iuran baru turut diberi tenggat waktu paling lambat berlaku pada 1 Juli 2025.

Untuk besarannya, pemerintah masih bergantung terhadap evaluasi selama penerapan KRIS di tahap awal. Evaluasi akan dilakukan bersama BPJS kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

4. Terdapat sedikit perubahan untuk pengecualian layanan BPJS

4. Terdapat sedikit perubahan pengecualian layanan BPJS

bpjsketenagakerjaan.go.id

Masih mengutip Perpres 59 tahun 2024, ada sedikit perubahan dalam pasal 52 terkait pengecualian layanan untuk para peserta BPJS Kesehatan. Berikut beberapa perubahan yang terdapat dalam Ayat (1) huruf d, m, dan r:

d. Pelayanan kesehatan yang jaminan pertanggungannya diberikan oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai atau ketentuan yang ditanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan sesuai hak kelas rawat Peserta
m. Alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik
r. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang yang telah dijamin melalui skema pendanaan lain yang dilaksanakan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Itu tadi beberapa informasi seputar kelas BPJS diganti KRIS serta beberapa perubahan dalam pelayanannya. Semoga penjelasan di atas dapat menambah pengetahuan kamu tentang adanya perubahan layanan BPJS Kesehatan, ya.

Baca juga: