Jokowi Sahkan UU KIA, Ibu Melahirkan Bisa Cuti 6 Bulan!

Editors' Pick

1. Jokowi sahkan UU KIA, Ibu melahirkan bisa dapat cuti 6 bulan

Unsplash/Towfiqu barbhuiya

Presiden Joko Widodo resmi meneken Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Salinan UU KIA tersebut telah diunggah di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara jdih.setneg.go.id.

UU tersebut mengatur terkait hak cuti melahirkan pada Ibu bekerja, paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya, jika terdapat kondisi khusus. Pasal 4 ayat 3 UU KIA, berbunyi:

Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap Ibu yang bekerja berhak mendapatkan:
a. cuti melahirkan dengan ketentuan:
paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan
paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Kondisi khusus yang dimaksud dalam pasal UU tersebut yakni, seorang Ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, serta komplikasi pasca persalinan atau keguguran. Serta kondisi ketika bayi yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan tertentu atau komplikasi.

2. Ibu tetap memperoleh upah sesuai aturan dan tidak bisa diberhentikan dari pekerjaan

2. Ibu tetap memperoleh upah sesuai aturan tidak bisa diberhentikan dari pekerjaan

Pexels/Karolina Grabowska

Selain mengatur lamanya waktu cuti, UU tersebut juga menjelaskan bahwa, Ibu yang sedang melaksanakan cuti atau mengambil waktu istirahat karena keguguran, tidak bisa diberhentikan dari pekerjaan dan tetap mendapatkan upah yang jumlahnya disesuaikan dengan aturan.

Pasal 5 UU KIA:

(1) Setiap Ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
(2) Setiap Ibu yang melaksanakan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a berhak mendapatkan upah:
a. secara penuh untuk 3 (tiga) bulan pertama;
b. secara penuh untuk bulan keempat; dan
c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah untuk bulan kelima dan bulan keenam.

Apabila dalam kondisi tertentu, Ibu tidak diperbolehkan mengambil cuti atau diberhentikan saat cuti, maka pemerintah pusat atau daerah bisa memberikan bantuan hukum untuk menanganinya.

3. Hak cuti Ayah juga turut diatur dalam UU KIA

Pixabay/PublicDomainPictures

Tak hanya mengatur terkait cuti Ibu melahirkan, UU Nomor 4 Tahun 2024 juga mengatur terkait hak pekerja laki-laki selaku suami dari Ibu yang melahirkan.

Di mana dalam pasal 6 UU KIA, dijelaskan bahwa, suami yang mendampingi istri melahirkan akan diberi waktu selama maksimal 5 hari. Hal ini untuk menjamin pemenuhan hak Ibu yang menjalani cuti melahirkan dan membutuhkan pendampingan dari suami.

Hak cuti pendampingan istri nantinya akan diberikan selama masa perrsalinan, dengan waktu paling singkat 2 hari dan paling lama 3 hari berikutnya sesuai dengan kesepakatan.

Dalam aturan tersebut, perusahaan diminta memberikan waktu yang cukup pada pekerja laki-laki untuk mendampingi istri dengan kondisi tertentu. Misalnya saja, istri yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi pasca persalinan dan keguguran.

Selain itu, di pasal 6 UU KIA juga diatur mengenai pemberian waktu yang cukup untuk pekerja laki-laki apabila:

Bayi yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi.
Istri yang melahirkan meninggal dunia.
Anak yang dilahirkan meninggal dunia.

Demikian berita terbaru mengenai Jokowi sahkan UU KIA, Ibu melahirkan bisa cuti 6 bulan. Meski kabar ini bisa jadi angin segar, Mama dan Papa tetap harus mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan tersebut, ya!

Baca juga: