RUU KIA Disahkan, Ibu Bekerja Bisa Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan
Ibu melahirkan dengan kondisi khusus bisa mendapatkan cuti melahirkan hingga 6 bulan
4 Juni 2024
Follow Popmama untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
DPR RI dalam Rapat Paripurna hari ini Selasa (4/6/2024), telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada fase 1.000 hari pertama kehidupan, menjadi Undang-Undang (UU).
Rapat paripurna yang dihadiri oleh 297 dari 575 keseluruhan anggota dewan dilaksanakan di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. Di mana dalam pengesahan tersebut setidaknya ada delapan Fraksi di DPR yang menyetujui pengesahan RUU, sedangkan Fraksi dari Partai PKS menyatakan setuju dengan catatan.
Dengan disahkannya UU KIA tersebut, artinya Ibu bekerja yang baru melahirkan nantinya bisa mendapatkan cuti hingga enam bulan lamanya. Terutama jika didapati kondisi kesehatan khusus pada Ibu dan bayi pasca persalinan.
Berikut ini Popmama.com rangkum berita selengkapnya mengenai RUU KIA disahkan, Ibu bekerja bisa dapat cuti melahirkan enam bulan.
Editors' Pick
1. Rapat paripurna menyetujui RUU KIA
Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini pada Selasa (4/6/2024), telah menyetujui RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan menjadi sebuah UU.
Meski dalam proses perumusannya terdapat sejumlah perbedaan pendapat, nyatanya hal tersebut telah berhasil diselesaikan dan mendapat titik temu.
Hal ini diawali ketika Ketua DPR RI, Puan Maharani yang memimpin rapat menanyakan terkait persetujuan segenap anggota dewan terkait RUU KIA.
“Apakah RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan dapat disahkan menjadi UU?,” tanya Puan saat rapat digelar, dikutip dari website resmi DPR RI pada Selasa (4/6/2024).
2. RUU tersebut berfokus pada pengaturan Kesejahteraan Ibu dan Anak
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan bahwa, RUU KIA difokuskan pada pengaturan tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
Artinya hal ini akan menyangkut kehidupan anak sejak terbentuknya janin dalam kandungan, hingga anak berusia dua tahun.
“Perubahan fokus pengaturan ini membawa konsekuensi Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah perlu melakukan restrukturisasi materi pengaturan dalam RUU ini. Agar rumusan norma dalam RUU tersebut sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan tidak terjadi pengulangan,” ungkap Diah dalam rapat tersebut.